Berita Terkini

KPU BONE - Komisioner KPU Kabupaten Bone dengan jajaran sekertariat beserta badan adhoc PPK dan PPS Kec. Tanete Riattang Timur melakukan koordinasi dengan Kepala Lapas Kelas IIA Watampone pada hari jumat 4 agustus 2023, untuk menindaklanjuti  Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang tergolong atau masuk kategori  TPS Lokasi Khusus. Dalam konteks ini, hanya Lapas Kelas IIA Watampone menjadi lokasi khusus di Kabupaten Bone dengan  jumlah warga binaan sekitar  570 orang, penyedian lokasi/tempat pengumutansebanyak 2 TPS.   Koordinasi dilakukan dengan maksud untuk menvalidasi dan mempersiapkan layanan DPTb bagi warga binaan Lapas. Dalam proses validasi pemutakhiran data DPTb di Lapas Kelas IIA Watampone, ada beberapa kendala yang dialami terkait persiapan DPTb di TPS lokasi khusus, diantaranya pertama terkait dengan dokumen identitas, maksudnya  masih ada beberapa calon pemilih terdaftar DPT tetapi belum memiliki KTP elektronik. Langkah tersebut sudah dikoordinasikan kepada pihak Dinas Dukcapil Kab. Bone untuk mengupayakan perekaman bagi warga binaan yang terdaftar DPT.   Kedua masih terdapat warga binaan calon pemilih yang terdaftar DPT  tidak memberikan identitas asli, menggunakan nomor NIK dan KK atau memberikan nama lain dan ketiga sulitnya mendeteksi identitas data pemilih sehingga harus berkoordinasi ke Dinas Dukcapil Kabupaten Bone.   Oleh karena itu, koordinasi secara instensif ke berbagai pihak dan  tingkat yang berwenang menjadi upaya progress  dalam menuntaskan problematika tahapan data pemilih dan diharapkan peran serta seluruh stakeholder dalam mensukseskan Pemilu 2024. (dok.data)

KPU BONE - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone gerak cepat melakukan koordinasi terkait Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Watampone, Jumat (04/08). Pihak KPU Bone yang diwakili oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Nuryadi Kadir bersama Ketua Divisi Hukum, Rusnaedi diterima langsung oleh Kepala Lapas, Saripuddin Nakku. "Kita apresiasi KPU karena selama ini telah menjalin koordinasi yang sangat baik dengan Lapas. Apa lagi Pemilu 2024 semakin dekat, harus lebih baik lagi." kata Kalapas saat menyambut pihak KPU Kabupaten Bone. Menuru Kalapas, tugas berat yang menjadi PR di lapas adalah menuntaskan pengecekan status perekaman bagi warga binaan. Karena menurutnya, masih ada warga binaan yang tidak memegang KTP, dan ada pula yang data kependudukannya tidak lengkap. "Warga Binaan masih ada yang tidak punya KTP, ada juga yang data-datanya tidak lengkap. Ini semua harus segera diselesaikan agar mereka bisa menggunakan hak pilihnya nanti saat pencoblosan. Kita akan dorong lagi nama-nama ini ke Disdukcapil." Ujarnya. Sejalan dengan hal tersebut, Nuryadi Kadir, menyampaikan jika KPU Bone akan senantiasa bersinergi dengan Lapas Kelas  Kelas IIA Watampone, termasuk dalam pengurusan dan pengecekan status KTP para warga binaan. "Teman-teman badan adhoc Kita di bawah juga sementara melakukan sosialisasi sekaligus pendataan terkait potensial pemilih non KTP-El yang jumlahnya ada sekitar 25 ribu. Ini nanti nama-nama yang teridentifikasi belum ber KTP-el, termasuk aspirasi terkait KTP warga binaan di lapas akan kita bawa kembali ke Capil untuk segera dicarikan solusi." "Kita bisa jadi bulan-bulanan orang di luar kalau para pemilih ini tidak menggunakan hak pilihnya karena masalah seperti itu." Jelas Nuryadi Kadir. Hadir dalam pertemuan tersebut Kasubag Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kabupaten Bone, Noviyati, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tanete Riattang Timur, dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Cellu. (dok.data)

KPU BONE - Komisioner KPUD Kabupaten Bone aktif mengikuti kegiatan Webinar yang diadakan pada hari  Rabu 2 Agustus 2023 Pukul 10.00 WIB melalui Zoom Meeting. Dalam kegiatan webinar, Anggota KPU Betty Epsilon Idroos bersama Kepala Pusdatin Nur Wakit Aliyusron dan Kepala Bidang pada Pusdatin Andre Putra Hermawan menyampaikan pengantar dan sambutan Webinar Ancaman Siber KPU Ransomware dan Social Engineering (Webinar Seri Pertama) secara daring. Melalui kegiatan webinar, Anggota KPU, yaitu Betty menyampaikan beberapa hal diantaranya, pertama, bagaimana pentingnya webinar ini dalam meningkatkan praktik keamanan siber dan mengingatkan kembali terhadap potensi serangan cyber (siber) kepada KPU menjelang Pemilu 2024. Kedua Upaya  mitigasi dari segala potensi atau yang berpeluang adanya serangan siber dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Ketiga,  secara teknis meminta satker KPU dapat menjamin keamanan siber, seperti aspek kerahasiaan terkait data pribadi,  menjamin aspek integritas kerja dan juga hasil Pemilu 2024, dan menjamin aspek ketersediaan data yang salah satunya road map data informasi manajerial big data yang akan dimiliki. Tujuan dari webinar menurut Betty tidak lain untuk menjaga kepercayaan publik terhadap KPU termasuk sistem informasi yang dimiliki. Adapun webinar yang dilaksanakan, menghadirkan narasumber, Pertama Matt Baley (Senior Global Advisor for Cybersecurity and Information Integrity, IFES) dengan menyampaikan beberapa hal diantaranya terkait  ransomware bisa menyerang semua titik baik, manusia/Sumber Daya Manusia (SDM) KPU hingga sistem informasi. Selanjutnya penyerang menarget SDM sehingga penting untuk meningkatkan literasi keamanan siber bagi SDM baik tingkat atas hingga bawah hingga membagi akses tiap kebutuhan SDM dalam mengakses sistem informasi atau data KPU. dan Narasumber kedua Prof. Yudho Giri Sucahyo (Dosen & Peneliti di Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia) menjelaskan cara kerja ransomware adalah mengunci data di dalam sistem yang diretas dan mengancam pemilik sistem agar membayar sejumlah tebusan jika ingin mendapatkan akses kembali ke data tersebut. Sebagai bentuk mitigasi, Yudho menyarankan KPU melakukan backup (mencadangkan) data. Tahanapan Pemilihan Umum 2024 yang menggunakan sistem informasi maka KPU perlu menjaga dan mengamankan sistem informasi yang sedang dipergunakan saat ini. Output dari webinar terkhusus bagi perangkat organisasi KPUD Kabupaten Bone tidak lain bagaimana  melakukan pengamanan data, mampu mengenali, memahami dan menjaga diri dari peretasan data, sosial media maupun media komunikasi digital lainnya. (Sumber: KPU RI)

KPU BONE - Sebanyak 16 Parpol telah mendaftarkan para bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) ke KPU Kabupaten Bone pada bulan Mei lalu. Tercatat ada sebanyak 678 bacaleg yang bakal bertarung untuk memperebutkan 45 kursi di DPRD Bone. Dari jumlah itu setelah dilakukan verifikasi administrasi berkas bacaleg tersebut oleh KPU Bone. Terdapat 657 bacaleg dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS). Sisanya 21 bacaleg yang memenuhi persyaratan mereka. KPU Bone pun telah memberikan kesempatan kepada partai politik (parpol) untuk memperbaiki berkas data bacaleg mereka yang belum lengkap dari 26 Juni sampai sampai Minggu (9 Juli 2023) besok. Namun sampai sisa waktu 2 hari masa perbaikan berkas data, belum ada satupun Parpol yang menyetorkan data perbaikan bacalegnya. Hal itu diungkapkan oleh Komisioner KPU Bone Kordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Zainal, Sabtu (8 Juli 2023). Dia mengaku sampai dengan Sabtu ini atau H-1 penutupan perbaikan, belum ada parpol yang menyerahkan data perbaikannya. Baik melalui aplikasi sistem informasi pencalonan Silon atau datang langsung ke KPU. “Hari ini dari 16 parpol belum ada yang melakukan perbaikan data bacaleg yang belum memenuhi syarat tersebut. Tapi beberapa parpol baru sebatas datang langsung untuk konsultasi,” ungkap Zainal Pihaknya kini masih menunggu Parpol untuk melengkapi data Bacaleg mereka yang sebelumnya dinyatakan BMS. Pihaknya berharap agar Parpol menyegerahkan dan secepatnya memperbaiki data Bacaleg  baik di Silon maupun datang langsung ke KPU. “Hari ini info Partai Ummat Insyaallah sebentar akan datang ke kantor KPU Bone untuk pengajuan dokumen perbaikan Bacaleg, dan kami harap parpol yang lain juga akan menyegerahkan pengajuan dokumen perbaikan Bacalegnya," tegas Zainal. Pihaknya mengingatkan kepada parpol agar segera melakukan perbaikan berkas data bacaleg mereka. Selain karena mepetnya waktu, juga berimbas pada bacaleg itu sendiri, karena bisa tidak ditetapkan sebagai daftar caleg sementara (DCS). “Jika tidak lakukan perbaikan berkas dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Maka otomatis statusnya tidak ditetapkan sebagai DCS,” pungkasnya. Seperti diketahui 657 bacaleg yang dinyatakan BMS oleh KPU Bone. Karena berbagai persyaratan yang tak lengkap. Mulai dari ijazah yang tidak dilegalisir, KTP tidak terbaca dengan jelas, dokumen tertukar dan kesalahan saat upload data.

KPU Kabupaten Bone mengundang calon anggota PPS yang dinyatakan Memenuhi Syarat dan Lulus tahap seleksi tertulis Metode Computer Assisted Test (CAT) untuk hadir dalam tahapan seleksi wawancara pada : Hari/tanggal   :  Rabu-Jumat / 18-20 Januari 2023 Pukul              :  (terlampir jadwal tiap kecamatan) Tempat           :  di Kecamatan masing-masing (dikoordinasikan oleh PPK) Pakaian          :  Kemeja, celana/rok bebas rapi dan memakai sepatu   Unduh lampiran selengkapnya di : https://bit.ly/JadwalSeleksiWawancaraPPS-Bone

  KPU BONE - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone mulai melakukan verifikasi faktual kepengurusan untuk 8 partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2024 yang sebelumnya telah dinyatakan lolos verifikasi administrasi, Senin, 17 Oktober 2022. "Hari ini 4 tim kita dari KPU akan mendatangi sekretariat parpol calon peserta Pemilu 2024 untuk melakukan verifikasi faktual terhadap kepengurusan dari delapan parpol yang lolos pada tahap vermin kemarin," ujar Ketua KPU Bone, Izharul Haq, saat memberikan pengerahan sebelum melepas tim verifikator. Izharul Haq menuturkan pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan tidak lain untuk melihat dan menyaksikan secara langsung terkait sekretariat, KTP dan KTA pengurus, serta memperhatikan pemenuhan kuota perempuan 30 persen dalam komposisi kepengurusan. Verifikasi faktual kepengurusan ini sendiri dijadwalkan oleh KPU akan rampung dalam 2 hari, yaitu 17-18 Oktober 2022. Hal tersebut diutarakan oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaaraan KPU Bone, Nasaruddin. "Kita target verfak kepengurusan ini dapat selesai besok. Karena kita masih harus kerja ekstra setelahnya untuk melakukan verifikasi faktual keanggotaan di kecamatan-kecamatan." Ujarnya. Setidaknya ada 5 partai politik yang telah selesai dilakukan verifikasi faktual kepengurusan oleh KPU Bone, yakni GARUDA, PKN, UMMAT, PERINDO, dan PSI. "3 partai lainnya akan kita verifikasi besok, Selasa, 18 Oktober 2022. Semoga semuanya berjalan lancar, sehingga verifikasi faktual sudah bisa dilakukan di tingkat keanggotaan." Adapun 3 partai yang belum dilakukan verifikasi faktual kepengurusan, yaitu HANURA, BURUH, dan PBB.