Berita Terkini

KPU BONE - Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Bone segera dibuka.  Untuk itu, sebelum dimulainya tahapan pendaftaran, KPU Bone gerak cepat melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan menghadirkan seluruh Badan Ad Hoc, baik PPK maupun PPS se Kabupaten Bone. Rakor yang akan membahas teknis penerimaan KPPS ini dilaksanakan 2 4 gelombang, dimulai tanggal 6-7 Desember 2023 di Hotel Helios Bone. Selanjutnya, tanggal 8-9 Desember 2023 di Hotel Novena Watampone. Ketua Panitia Dr. Yusdar  menuturkan, pelaksanaan rakor selama empat hari untuk menyamakan presepsi, paham rujukan dalam persiapan pembentukan KPPS. "Kita undang semua, sebanyak 135 Panitia Pemilihan Kecamatan dan ada 1116 Panitia Pemungutan Suara di Bone agar semua menyamakan persepsi perekrutan KPPS," kata Kasubag Hukum dan SDM KPU Bone ini saat pembukaan Rakor angkatan III di Hotel Novena Watampone, Jumat (8/12/2023). Sementara, Ketua KPU Bone Yusran Tajuddin yang membuka Rakor tersebut menuturkan perekrutan KPPS di bawah mengatasnamakan KPU Kabupaten Bone, sehingga jangan dilakukan asal-asalan. "Jadi kami ikut bertanggung jawab dalam perekrutan, dan inilah perekrutan terakhir Badan Ad Hoc, perekrutan KPPS. Maka kompletelah semua perekrutan Badan Ad Hoc, mulai tingkat PPK, PPS hingga nanti perekrutan KPPS," kata Yusran. Komisioner KPU Koordinator Divisi Sosialisasi dan pendidikan Pemilih dan SDM, Abdul Azis menjelaskan, sumber daya manusia di Kabupaten Bone yang dibutuhkan tidak sedikit. Jumlahnya sebanyak 15.890 KPPS untuk 2.270 TPS yang akan bertugas pada Pemilu tahun 2024. "Dan kita  prioritaskan anak muda yang berusia minimal 17 tahun yang mempunyai kapasitas, kemampuan, dan sehat, dan kita percaya usia muda memiliki daya ketanahan tubuh yang lebih baik," kata Abd. Asis. Tak hanya itu, lanjut dia, selain anak muda , juga harus melek teknologi. Pasalnya, sistem Pemilu 2024 juga direncanakan live streaming dan menggunakan aplikasi Sirekap untuk hasil pemungutan suara di setiap TPS. Sementara itu Komisioner KPU Bone Kordiv Teknis Penyelenggaraan Zainal, menuturkan pendaftaran anggota KPPS Pemilu 2024 akan dimulai pada 11 Desember 2023. Selanjutnya, penetapan anggota KPPS rencananya dilakukan pada 24 Januari 2024. "Di mana masa kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selama sebulan, dimulai 25 Januari 2023 sampai dengan 25 Februari 2023," kata Zainal.

KPU BONE - Calon pendatar Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Bone dapat bernafas lega. Pasalnya Pemerintah Kabupaten Bone melalui Dinas Kesehatan telah berkomitmen akan memberikan pelayanan pemeriksaan dan Surat Keterangan Berbadan Sehat (SKBS) secara gratis. Hal tersebut sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 443.42/13461/DISKES tertanggal 3 November 2023 terkait pembnerian pelayanan kesehatan bagi penyelenggaran Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Hal itu diungkapkan Sekretaris Dinas Kesehatam Bone drg. Yusuf saat menjadi narasumber dalam rakor pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara(KPPS) KPU Bone di Hotel Novena, Kota Watampone, Jumat (8/12/2023). "Dalam menyukseskan pesta demokrasi Pemilu tahun 2024, kita harus semua hadir termasuk di sektor kesehatan, mulai dari perekrutan, hari pemilihan hingga penghitungan suara," kata drg. Yusuf. "Untuk perekrutan KPPS mulai tanggal 11 Desember 2023 di mana pengambilan SKBS, Insya Allah akan dilayani secara gratis alias cuma-cuma di seluruh Puskesmas se Kabupaten Bone dengan hanya menyampaikan maksud SKBS diurus untuk menjadi calon KPPS," kata drg Yusuf yang langsung disambut tepuk tangan PPK-PPS  Dia menambahkan, penyampaian pelayanan SKBS secara gratis sudah ditembuskan ke seluruh Puskesmas se Kabupaten Bone. Dalam kesempatan tersebut, drg Yusuf juga meminta kepada para pejuang demokrasi, penyelenggara Pemilu tahun 2024 untuk senantiasa menjaga pola hidup sehat. "Dengan memperhatikan pola makan, konsumsi vitamin, istirahat yang cukup, hingga tidur yang cukup 7-8 jam, dan mengelola stres," kata mantan Sekretaris Gugus Tugas Penanganan Covid -19 Kabupaten Bone itu.  

KPU BONE - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone bersama Badan Ad Hoc PPK Bengo melakukan sosialisasi terhadap para ibu yang tergabung dalam Persatuan Istri Tentara (persit). Sosialisasi yang dirangkaikan dengan pendataan pindag memilih tersebut berlangsung di Aula Batalyon Armed 21/Kawali, Desa Bulu Allapporenge Kecamatan Bengo, Jumat, 20 Oktober 2023. Sosialisan dan pendataan ini dilakukan KPU bersama PPK mengingar Ibu Persit Yon Armed 21/Kawali merupakan pemilih yang berpotensi  pindah memilih atau menjadi daftar pemilih tambahan(dptb) pada hari pemungutan suara karena berada di luar domisili di mana dia terdaftar di dalam DPT. Kegiatan tersebut dihadiri dan dibuka langsung oleh Komandan Batalion(Danyon) Armed 21/Kawali Letkol Arm Kabit Bintoro. Hadir dalam kegiatan ini Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kabupaten Bone Nuryadi Kadir, Camat Bengo Edy Saputra Syam, jajaran PPK KecamatanBengo, Jajaran PPS Desa Bulu Allapporenge, Panwascam Kecamatan Bengo dan PKD Bulu Allapporenge. Letkol Arm Kabit Bintoro Priyambodo berterimakasih kepada jajaran KPU, Bawaslu dan semua pihak-pihak terkait yang hadir dalam sosialisasi dan pendataan di Batalyon Armed 21/Kawali. “Terimakasih kami ucapkan dan kami sangat menyambut baik dengan terselenggaranya kegiatan ini karna kami disini sebagai Batalyon baru dengan segala kendala yang kami hadapi pada saat ini,” katanya. Dia menyebutkan status domisili ibu ibu persit, sebagian besar masih memiliki KTP dan KK satuan asal sebelum pindah ke Batalyon Armed 21/Kawali. “Sehingga kami berharap dengan adanya kegiatan sosialisasi dan pendataan ini dapat membantu ibu ibu persit di Batalyon Armed 21/Kawali untuk bisa memberikan hak suaranya untuk memilih di Pemilu 2024,” sebutnya. “Kami juga berharap dengan berkontribusinya ibu ibu persit di Batalyon Armed 21/Kawali dapat mensukseskan program pemerintah pada Pemilu 2024 tentu dengan tetap menjaga prinsip Netralitas TNI,” tambahnya. Sementara itu Nuryadi, Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Bone mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pihak Batalyon Armed 21/105 Kawali berkenan menfasilitasi dalam sosialisasi daftar pemilih tambahan (dptb) di aula Armed. “Layanan DPTb di lingkungan armed adalah upaya menjemput bola dan memastikan istri dan keluarga anggota yang berpindah tugas di sini, masih dapat menggunakan hak pilihnya,” kata Nuryadi.  

KPU BONE - Kepolisian Resor Bone dengan dipimpin oleh Kapolres Bone, AKBP Arief Doddy Suryawan, S.IK., menggelar Simulasi Sistem Keamanan Pemilu Kota (Sispamkota) Ops Mantap Brata 2023 di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bone, jalan Salak, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, pada Jumat, 13 Oktober 2023. Simulasi ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pelaksanaan Pemilu 2024, khususnya di Kabupaten Bone. Kapolres Bone, AKBP Arief Doddy Suryawan, S.IK., menekankan pentingnya simulasi ini sebagai bukti komitmen negara dalam menjamin keamanan pelaksanaan Pemilu 2024. Kabupaten Bone. “Seperti banyak daerah lainnya, memiliki potensi kerawanan dalam pelaksanaan pemilu, dan menjaga keamanan menjadi tugas utama aparat kepolisian dan TNI. Meskipun demikian, TNI, Polri, KPU, Bawaslu, dan pemerintah daerah bersatu dalam tekad untuk memastikan terselenggaranya Pemilu Damai pada tahun 2024.” Tegas Doddy lulusan Akpol 2002. Simulasi Sispamkota Ops Mantap Brata 2023 melibatkan berbagai tahapan, dimulai dari kondisi awal yang tenang hingga situasi yang memuncak pada tindakan anarkis. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa aparat keamanan siap menghadapi berbagai kemungkinan dan dapat merespons dengan cepat dan tepat. Kapolres Bone juga menegaskan pentingnya mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam langkah-langkah yang akan diambil. “Sispamkota ini untuk memastikan bahwa semua tindakan yang diambil selaras dengan hukum dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), sehingga keamanan dapat dijaga dengan benar tanpa mengorbankan hak-hak warga negara.” Dalam simulasi ini, hadir ketua dan anggota KPU Kabupaten Bone, juga hadir Wakapolres Bone, Kompol Sarifuddin, bersama dengan para pejabat utama, kapolsek jajaran, Bawaslu, serta para undangan lainnya. Sispamkota Ops Mantap Brata 2023 berlangsung dengan melibatkan personel Polres Bone dan Polsek jajaran, serta personel Batalyon C Brimob Polda Sulawesi Selatan. Dengan dilaksanakannya simulasi inSispamkotai, Kepolisian Resor Bone bersama dengan seluruh instansi terkait terus berupaya memastikan bahwa Pemilu 2024 di Kabupaten Bone dapat berjalan dengan aman, damai, dan tertib. Semua elemen masyarakat diharapkan dapat mendukung upaya-upaya ini agar proses demokrasi berjalan dengan baik, tanpa ada gangguan yang merugikan keamanan dan ketertiban.  

KPUBONE - Ketua KPU Kabupaten Bone Yusran Tajuddin melakukan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bone untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Minggu (8/10/2023). Penandatanganan yang digelar di Podium Lapangan Merdeka Watampone ini turut dihadiri Pj. Gubernur Sulawesi Selatan, unsur Forkopimda Bone, Pimpinan Perangkat Daerah, Camat se-Kabupaten Bone serta Jajaran KPU Kabupaten Bone. Pada kesempatan ini, KPU Bone mendapatkan Dana Hibah sebesar 63,3 Milyar dan Bawaslu Bone mendapatkan dana hibah daerah sebesar 26,3 Milyar *(IG:humasbone).

KPU BONE - Menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Tahun 2023 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone yang juga menjadi bagian dari sampling Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2023 turut mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagai upaya pemberantasan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) akan menyelenggarakan Survei Penilaian Integritas (SPI) pada bulan Agustus-Oktober 2023 yang merupakan survei nasional tahunan berbasis elektronik yang ditujukan kepada seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di Indonesia termasuk pada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tujuan dari SPI adalah memberikan peta risiko korupsi dan saran pencegahan secara spesifik di KPU. Ada dua penilaian yang dilakukan yaitu internal dan eksternal. Penilaian internal menyangkut tujuh dimensi, yaitu transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh (trading in influence), pengelolaan anggaran, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan SDM, dan sosialisasi antikorupsi. Sementara itu, penilaian eksternal meliputi transparansi dan keadilan layanan, upaya pencegahan korupsi, dan integritas pegawai. Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2023 dapat dilakukan dengan scan barcode di bawah ini :                           Sukseskan SPI 2023, Berani Mengisi, Habisi Korupsi.